Narasumber Seminar ”Manajemen Penanggulangan Bencana”, diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Regional (LKPR) Surabaya, 2 Maret 2006. Bertempat di Hotel Santika JL. Pandegiling dialog ini dilakukan. Disaster manajemen lagi hangat dibicarakan saat bencana meluas terjadi dimana-mana, setalah Jember kawasan Wonosalam Kab. Jombang juga longsor, setelah itu jalur kediri malang juga longsor. Kemudian di susul di Banjarnegara juga longsor.
Benar-benar negeri bencana buat indonesia pada tahun 2006 ini, Pulau Jawa khususnya, sangat rentan terhadap ini. Di panel Sekretaris Daerah Provinsi DR. Soekarwo yang mewakili Gubernur Jawa Timur, kusampaikan gagasan manajemen bencana terpadu dari pra, pada saat dan pasca bencana, beserta konsep pengelolaan lingkungan. Menarik dalam dialog ini, karena ada perwakilan korban yang juga diundang entah dihadirkan.
Ada perdebatan yang tak terelakkan saat Sekda bilang, bahwa penyebab kerusakan lingkungan adalah kemiskinan. Kontan saja ini membuat aku tertarik untuk sampaikan data dan fakta yang ada. Kutanya semua audiens apakah yang mencemari sungai-sungai dengan kandungan Logam Berat, Mangan yang jadi bahan baku air minum warga kota Surabaya adalah warga biasa? Atau oleh para orang kaya pemilik pabrik yang tidak mengelola limbahnya? Yang mengelola hutan seluas hampir 800ribu hektar di Jawa Timur menjadi hutan produksi apakah rakyat atau PT.Perhutani, yang menguasai pertambangan baik galian C, maupun tambang minyak dan gas apakah rakyat miskin atau para kapitalis? Dan yang merambah kawasan ruang terbuka hijau di perkotaan menjadi Pomb Bensin, Pertokoan,perumahan real estate, apakah developer dan ditinggali orang kaya atau oleh rakyat miskin? Yang mengelola Pemandian Air Panas Padusan Pacet yang diterjang banjir bandang akhir tahun 2003 apakah rakyat miskin atau instansi resmi? Ya tidak tersedia fakta yang cukup jelas keterlibatan si miskin dalam perusakan lingkungan. Justru mereka adalah korban yang tidak dipenuhi hak azasinya dan tidak diberi pilihan untuk menjadi lebih baik dan sejahtera.
Kontan dialog menjadi ramai dan dinamis. Inilah keniccayaan birokrat yang melihat kenyataan secara serampangan tanpa empati, menjadi tak berdaya saat dihadapkan pada temuan empiris. Dialektika mengajarkan kepada kita untuk melihat tesis pragmatis para birokrat yang selalu ingin berkampnye tentang hal baik, tanpa rasa malu sedikitpun untuk melihat problem klasik mereka ”tidak koordinatif: antar instansi sehingga antar sektor juga jalan sendiri-sendiri. Sampai kapan diakhiri?
Tentu tidak perlu kita menjawabnya, sebab yang dibutuhkan dalam bencana adalah kesadaran bahwa bencana telah menunggu saja bergiliran di tempat-tempat lain, terutama banjir dan longsor… selain kejadian fenomena alam seperti gempa bumi, gunung meletus dan tsunami seperti di Banyuwangi tahun 1991 dan di Aceh di akhir tahun 2005… melangkah kemanapun bencana sudah mengintai, tetapi ini tidak akan menghentikan kita untuk menemukan kehidupan yang lebih ceria dan warna-warni dalam membangun pasca bencana
