Kenapa Elpiji Langka?


Dibalik Kelangkaan Elpiji

Liquified Petrolleum Gas (LPG) yang di masyarakat akrab dengan sebutan “elpiji”, telah memasuki minggu ketiga dalam kelangkaan dibeberapa kota besar Jawa Timur, seperti Surabaya, Malang, Gresik, Sidoarjo, dll. Meski pertamina menjanjikan penambahan untuk menyambut bulan puasa dan lebaran tetap saja elpiji makin langka (Surya, 29/9/2006). Kelangkaan ini apakah karena persoalan keterlambatan produksi, ketidaklancaran jalur distribusi, atau dampak jangka panjang dari kebijakan restrukturisasi energi di Indonesia setelah disahkannya UU No.22 tahun 2001 tentang migas yang, berwatak private dan export minded?

Di Jatim khususnya akan menopang kebutuhan 40% migas nasional dengan indikator saat ini ada 28 Blok Migas sedang eksplorasi. Berdasarkan data tahun 2003 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, kebutuhan gas di Jatim mencapai 420 juta kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/MMSCFD). Namun, dari total kebutuhan itu, baru 300 juta kaki kubik yang dapat dipenuhi para kontraktor produksi sharing (KPS) di Jatim atau masih terjadi kekurangan sebanyak 120 juta kaki kubik gas per hari. Dari total 420 juta kaki kubik gas per hari itu, yang dikonsumsi PT PGN (untuk industri) sebanyak 14 persen, untuk PT. PLN Gresik “untuk pembangkit energi listrik” sebanyak 72 persen, dan PT.Petrokimia Gresik butuh 14 persen.

Sebesar 80 persen dari konsumsi gas nasional ada di pulau Jawa, sementara cadangan gas di Pulau Jawa ada di Jawa Timur. Cadangan migas Jatim terdeteksi sebanyak 19 triliun cubic feet (TCF). Artinya, dengan harga per TCF sebesar 2 dollar AS, kekayaan alam yang tersimpan senilai 38 triliun dollar AS. Sejauh ini, cadangan gas yang terbukti baru 13 TCF dan yang sudah diambil baru 2,5 TCF senilai 5 triliun dollar AS. “Kekayaan alam yang tersimpan di perut bumi Jatim masih 30-an triliun dollar AS

Lalu apa dasar sebenarnya pemerintah membuka pintu lebar bagi swasta untuk mengelola sektor migas? Tidak lain adalah Gas Bumi. Data tahun 2002 menunjukkan cadangan minyak bumi sekitar 5 miliar barel dan dengan tingkat produksi minyak saat ini sekitar 500 juta barel, maka cadangan tersebut diperkirakan akan habis dalam 11 tahun mendatang.. Artinya sumberdaya ini tidak lagi menjadi fokus eksploitasi.

Dengan cadangan terbukti gas bumi sekitar 90 TSCF dengan tingkat produksi tahun 2002 sebesar 3 TCF maka cadangan tersebut akan habis dalam 30 tahun. Bahkan tahun 2005  total cadangan gas bumi sebesar 176,59 triliun standart kaki kubik (TSCF), terdiri dari 90,30 TSCF cadangan terbukti dan 86,29 TSCF cadangan potensial dan adanya stasiun pengisian bahan bakar gas yang telah dibangun sebanyak 28 unit, dengan kapasitas 408.020 LSP, dan yang beroperasi baru 14 unit (sumber: Jaringan Advokasi Tambang/JATAM Catatan Akhir tahun 2005)

 Nampak jelas di sini sebuah peralihan penguasaan sumberdaya energi fosil dari rejim hidrokarbon minyak bumi ke rejim hidrokarbon gas bumi. Dan sayangnya orientasi maupun paradigma yang dikedepankan oleh negara lagi-lagi untuk melayani kepentingan modal korporasi. Sumber daya alam hanya dipandang sebagai barang dagangan demi menumpuk/mengakumulasikan keuntungan dari bisnis di sektor bahan bakar ini. Padahal energi bahan bakar adalah penunjang utama produktivitas dan mobilitas tiap orang saat ini. Sehingga selayaknya dia ditetapkan menjadi kebutuhan dasar warga negara, untuk itu akses keadilan masa depan dan antar generasi untuk mendaptkan hal yang sama harus diatur dan dilakukan.

            Mari belajar dari kisah Exxon Mobil (USA) di Aceh, tepatnya bernama Exxon Oil Indonesia (EMOI) dengan kendali saham sebesar 100% terhadap anak cabangnya, bisa melengkapi informasi tentang potensi laba korporasi tambang migas. Pada tahun 2000 keuntungan yang di raih Exxon mencapai US $ 210 milyar, dimana sebesar US $ 1 milyar setiap tahunnya disetorkan untuk penyelenggara negara di Jakarta. Dan ironisnya, hingga januari 2000, tercatat 59.192 kepala keluarga tergolong prasejahtera (baca; sangat miskin) di Kabupaten Aceh Utara “kecamatan Pidie”. Lantas pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kenyataan ini di Provinsi Jatim, jelasnya adalah jangan sampai yang terjadi di Aceh berulang ke Jawa Timur. Mnsinya tetap besar, seperti hasil survei Pendataan Indeks Kependudukan Terbaru (PIKB) BPS Jatim, bahwa daerah yang kaya sumber day alam migas penduduknuya banyak yang miskin. Seperti Kabupaten Sumenep yang kaya dengan migas, penduduk miskinnya nomor dua se Jatim. Sedangkan Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan kandungan 1,2 milyar barel gas dan 600 milyar barel minyaknya miskin no 4 se Jawa Timur.

            Energi bahan bakar dalam konteks BBG, kalau memang untuk rakyat.  Kenapa dalam sektor penjualan BBG mesti dijual melalui kontrak jangka panjang sebelum gas itu di eksploitasi?  Artinya dengan memastikan pembeli terlebih dahulu baru gas dieksploitasi. Inilah cerminan UU 22/2001 tentang migas, yang memangkas peran negara mengelola sumber daya alamnya dan lebih mengutamakan kepentingan korporasi migas dengan  menggeser kepentingan rakyat terhadap kebutuhan energi.

            Sehingga paradigma eksport minded dalam menjual LNG (liqiud natural gas/ gas alam cair) dan BBG, seperti yang diugkapkan menteri ESDM Prurnomo Yusgiantoro bahwa gas Indonesia hasil KKS 55 persen di eksport dan 45 persen untuk kebutuhan domestik. Sedangkan untuk sektor rumah tangga menggunakan dalam presentase yang sangat kecil. Menurut data JATAM pada tahun 2002, kapasitas distribusi energi bahan bakar gas bumi untuk rumah tangga hanya sebesar 0,85 persen, sementara LPG 7,16 persen. Memang pasar eksport (baca: internasional) lebih menjanjikan daripada didalam negeri, karena dari harga saja selisih lebih besar.

            Meski Indonesia pada  tahun 2002 merupakan pemakai gas bumi terbesar di wilayah asia timur dan Oesania. Pemakaian terbesar untuk industri pupuk dan pembangkit listrik, yang masing-masing sekitar 35% persen, sementara sisanya yang 10% untuk industri lainnya. Dengan rincian 10% untuk pabrik pupuk dan sisanya sekitar 25 persen untuk pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU). Ini adalah alur pemanfaatan dan bagaimana ketergantungan dan saling keterkaitan antara sektor pupuk, pertanian, pangan dengan gas sangat substansial. Maka kita tidak perlu heran jika Traif Dasar Listrik (TDL) terus mengalami kenaikan harga dan saat pabrik Arun dan Iskandar  muda di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tidak disuplai gas oleh exxon “EMOI” selama dua bulan, maka di beberapa wilayah Sumatera dan pulau-pulau yang banyak petani dan lahan pertanian insentif mengalami kelangkaan pupuk dan  memicu kepanikan buat petani di wilayah Indonesia, terutama di Jawa.

            Rasanya semakin melengkapi betapa pemerintah tidak sensitif terhadap kebutuhan didalam negerinya sendiri. Sekarang masyarakat diposisikan menjadi konsumen dengan harga mahal di negeri sendiri. Sebab, para pelaku industri mendapatkan bahan bakar gas dengan harga mahal, sehingga barang-barang yang mereka hasilkan pun akan semakin mahal. Dan ketika harga barang mahal maka beban masyarakat sebagai konsumen juga bisa dipastikan akan ikut bertambah mahal. Disisi lain padahal tingkat penguna bahan bakar elpiji ini juga terus mengalami kenaikan jumlahnya. Maka dibutuhkan kemudahan untuk mendapatkan, menjangkau harganya dan memastikan akses keadilan masa depannya dari pengelolaan sumber kehidupan strategis ini.

Kebutuhan mendesak yang seharusnya dilakukan oleh negara adalah segera menjadikan momentum krisis elpiji ini sebagai formulasi untuk melakukan  reformasi pengelolaan sektor energi. Misalnya dengan langkah-langkah; Pertama, mengkaji ulang  dan mengganti semua produk hukum berkaitan dengan pengelolaan energi yang tidak pro rakyat. Kedua, membuat standarisasi suplai kebutuhan sektor gas dalam negeri dengan memaksimalkan peran daerah sebagai tulang punggung untuk melakukan kerja-kerja data base dan distribusi. Ketiga, menggalakkan energi alternatif yang terbarukan, misalnya dengan mengolah biji jarak secara mekanik untuk mendapatkan straight jathropa oil (SJO). Keempat, mempertahankan kelembagaan PGN sebagai representasi negara yang berfungsi sebagai Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang harus dijaga dan dikembangkan keberadaannya. Kelima, ppemerintah harus berani melakukan nasionalisasi asset secara bertahap dan jangan sampai memprivatisasi PT. Perusahaan Gas Nasional (PGN), seperti nasib pertamina yang sudah menjadi persero sesuai dengan PP Nomor 31 Tahun 2003 tentang pengalihan bentuk pertamina menjadi perseroan (persero).

. Terakhir pemerintah harus segera mengubah paradigma dan menghentikan praktik-praktik jual cepat, jual murah, jual habis sektor energi, yang telah membawa Indonesia pada situasi krisis energi bahan bakar minyak dan gas untuk kebutuhan di dalam negerinya sendiri. Apabila  ini dibiarkan saja atau diteruskan berarti negara ini  benar-benar menjerumuskan dirinya sendiri pada  situasi kebangkrutan sektor energinya.

 

Identitas Penulis :

Nama              : RIDHO SAIFUL ASHADI

Jabatan                      : Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur

Alamat                        : JL. Pucang Anom Timur II No.21 Surabaya T/F:. 031-5014092/ 5054313

HP                   : 08155093589 / 031 – 71116367

Email              : radinyono@yahoo.com

No Rekening  : 142.000.305.8483. a/n : Sutiani, Bank Mandiri KCP Gubeng Surabaya

Tulisan “artikel/opini” di media yang pernah di publikasi :

·     Ada Apa Dengan Kelangkaan BBM?                        ( KOMPAS Jatim, 14/7/2005)

·     Bisnis BBG Akan Geser Minyak                                 (KOMPAS Jatim, 12/10/2005)

·     Mewaspadai Bencana Alam Di Jatim                        (KOMPAS Jatim,, 3/1/ 2006)

·     Rencana Subsidi Benih Untungkan Petani?                      (KOMPAS Jatim,17/7/ 2006)

·     Sumber Kehidupan Jatim Dibawah Kuasa Modal (Koran SURYA, selasa 26/9/ 2006)

·     Kedaulatan Pangan dan Nasib Tragis Petani         (KOMPAS Jatim, 27/9/2006)

 

 

 

           

 

One thought on “Kenapa Elpiji Langka?

  1. Pak Ridho,

    Saya setuju dengan yang anda tulis diatas. Masalahnya kita-kita ini tidak pernah di dengar.
    Semakin nyaring kita bicara semakin defense pemerintah kita.

    Sampai kapan ya Pak.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s