Kepentingan Dibelakang Konversi Kompor Minyak Ke Elpiji


Dibalik Konversi Kompor Minyak Tanah ke ELpiji

 

Sebanyak 133.000 rumah tangga di Jatim akan menerima kompor gas berikut tabung elpiji berkapasitas 3 kilogram. Rencananya akan mulai dilakukan pada februari 2007, pada tahap awal akan dibagikan di tiga daerah di Jatim, yakni Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Langkah ini merupakan awal dari pelaksanaan program konversi energi dari minyak tanah ke elpiji (Surya,17/1/2007

Sejak orde baru berkuasa dan pasca reformasi bahkan orde paling baru ini, masa depan energi bahan bakar Indonesia mengalami ketidakmenentuan dan kompleksitas persoalannya. Saat kepentingan korporasi modal bertabrakan dengan kesejahteraan rakyat yang jadi “omong kosong” para penguasa. Pada akhir tahun 2004 pemerintah gencar mempromosikan perubahan konsumsi minyak bumi ke gas. Pemerintah melakukan hal ini dengan  alasan  gas adalah solusi tepat untuk memecahkan krisi energi di Indonesia , apalagi dengan menipisnya cadangan minyak bumi dan pemerintah tak mampu terus terusan mensubsidi  warganya. Ironis, negara mau ingkari mandat rakyat.

Pendekatan keliru dipakai pemerintah, dengan menganggap bahan bakar ini sebagai barang dagangan, sehingga siapa yang punya uang dia yang bisa mendapatkan. Jelas ini kekeliruan fatal. Tapi sektor migas inilah yang membiayai para aktor politik dan bisnis berkuasa dinegara ini demi mengamankan  mata rantai penghubung kepentingan negara asing, perusahaan transnasional (TNC)  dan komprador domestik. Menurut Goerge Aditjondro komprador domestik dinegeri ini meliputi; (a) anggota ologarki bisnis nasional diseputar keluarga istana, (b) unsur partai penguasa, atau aliansi partai penguasa, dan (c) unsur angkatan bersenjata. Ketiga unsur inilah yang bahu membahu melincinkan jalan dan memantapkan operasi TNC dinegara dunia ketiga. Jika di tengok ke era orde baru, bahkan sampai kini pun sepertinya belum berubah.

 

Konspirasi Modal dan Penguasa

Kebijakan ini berkorelasi posisitif dengan aneka kebijakan energi Indonesia yang memang menuju pada “kebangkrutan” akibat konspirasi dari oligarkhi penguasa dan korporasi ( capital and power sindicated) sejak beberapa tahun lalu. Meski kerahasiaan terjadi sejak eksplorasi dan eksploitasi sampai pengolahan dan distribusi migas bukankah juga telah berlangsung dari lebih dari 40 tahun lebih yang lalu. Mencermati agenda terselubung dan ketidakterbukaan informasi bisa di antitesa dengan realitas yang ada.

Pertama, konversi ini akan membuat bangsa ini makin tidak mandiri dalam mengelola energinya sendiri? Sebab semua sumber gas bumi dengan cadangan besar dan ekonomis sudah digadaikan kepada operator asing. Dibagian hulu sektor tambang, tepatnya wilayah-wilayah penghisapan migas dari perut bumi Indonesia telah dikuasai oleh perusahan-perusahaan asing hampir empat  dekade yang lalu. Dengan kesepakatan kontrak-kontrak  jangka panjang untuk ekspor. Paling tidak terdapat 160 ijin ekploitasi migas di Indonesia sejak 1971. Eksploitasi besar-besaran tersebut saat ini menyisakan cadangan minyak untuk 10 sampai 15 tahun kedepan dan gas bumi sekitar 35-40 tahun lagi habis! Korporasi asing telah menguasai energi ini, seperti Exxon Mobil di ladang Arun – Aceh,  Conocophilips Blok Ramba, Kuala Tungkal dan Pagar Dewa, Sumatera Selatan, BP Tangguh di Ladang Bintuni Papua dan lainnya. Begitu juga dengan 28 Blok lapangan Migas di Jawa Timur, hampir 90 persen dikuasai oleh  korporasi asing.

Kedua, mengganti BBM dengan gas adalah upaya pengalihan isu saja, untuk pembenaran eksploitasi besar-besaran gas bumi dan hanya akan memperpanjang krisis energi di Indonesia. Bahwa karut marut pengelolaan yang lebih berorientasi pada export minded dan privat good oriented. Bukti, menipisnya cadangan minyak bumi sebenarnya ada dibalik keputusan ini. Agar pemerintah punya alasan secara bertahap menghapus subsidi energi dan mendorong penggantian konsumsi BBM ke gas bumi. Sayangnya, pemerintah tak mau menyatakan alasan sebenarnya kepada publik,  bahwa ini semua lagi-lagi akibat salah urus sektor energi.

Nafsu serakah mengeksploitasi minyak bumi secara besar-besaran membuat pemerintah mengabaikan bahwa minyak bumi bisa  habis. Dan sayangnya penganekaragaman sumber energi dalam kerangka membangun “sistem ketahanan energi” tak pernah dilakukan dengan serius. Contohnya energi terbarukan, tak lebih dari 15% ketersediaannya. Akibatnya tingkat ketergantungan terhadap minyak bumi sangat tinggi.

Saat persediaan minyak bumi menipis, pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas di dalam negeri juga diabaikan. Jikapun dilakukan, pembangunan jaringan transmisi ditujukan untuk pemenuhan ekspor gas bumi. Seperti pembangunan jaringan pipa gas ke Malaysia dan Singapura dari Natuna dan Sumatera Selatan, misalnya. Artinya untuk mengganti BBM ke gas, pemerintah harus melakukan percepatan perubahan teknologi dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya pembangunan infrastruktur membutuhkan tekonologi, lahan dan yang pasti juga dana. Darimanakah dana yang selalu diatasnamakan pembangunan dan bagian dari restrukturisasi energi Indonesia?

            Di titik inilah pemerintah berupaya mengaburkan fakta bahwa rendahnya subsidi sektor pelayanan publik bukan karena tingginya subsidi energi. Hal tersebut dikarenakan Anggaran pembelanjaan negara harus dipotong sebanyak 1/3 bagian setiap tahunnya untuk membayar bunga utang. Pemangkasan subsidi pelayanan publik digunakan untuk membayar utang kepada negara donor di utara. Baik utang najis (odeus debt) dimasa rejim Soeharto, utang karena resep yang salah IMF dan bank dunia saat Indonesia mengalami krisis moneter ditahun 1997 – 1999 hingga utang kepada lembaga keuangan internasional lainnya. Penurunan subsidi energi adalah resep IMF dan Bank Dunia (BD) untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Patut dicatat besarnya korupsi yang dilakukan dengan sepengetahuan IMF dan BD adalah mencapai 30 persen dari jumlah utang (John Pilger, dalam The New Ruller of The World).  

 

Bumi Indonesia dan Rakyat Dihisap Tiada Henti?

Jika kita cermati sebagain besar proyek-proyek yang ditawarkan dalam infrastruktur project adalah proyek pemipaan gas. Untuk mendistribusikan gas bumi ke luar negeri. Dalam 30 tahun terakhir,  konsumsi energi per kapita meningkat hampir mencapai 6x lipat. Dari peningkatan tersebut sekitar 75% pemenuhannya berasal dari BBM (Sumber:http://www.djlpe.go.id). Jika dilihat kecenderungannya ternyata dalam 30 tahun terakhir konsumsi energi lebih banyak diserap oleh sektor industri dan transportasi.  Kebutuhan untuk Transport dan industri meningkat dua kali lipat, sementara  energi untuk kebutuhan rumah tangga menurun hingga 50% selama 30 tahun terakhir. Mengapa konsumsi rumah tangga menurun? Salah satu yang mungkin menjadi penyebabnya adalah dua hal, pertama daya konsumsi rakyat  terhadap BBM menurun dan alasan yang lain rakyat kesulitan mengkases BBM.

Dengan prosentase pemakaian tertinggi BBM ada disektor rumah tangga dan transportasi, maka penggantian BBM ke gas tidak akan berpengaruh besar terhadap sektor industri, sebab 57% energi yang digunakan oleh industri bukanlah BBM. Sebaliknya penggantian tersebut berdampak sangat signifikan terhadap rakyat karena 99,8% rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi BBM (JATAM, 2002). Demikian halnya bidang transportasi, yang mengkonsumsi BBM hingga 71,3%. Melihat besarnya konsumsi BBM oleh sektor rumah tangga dan transportasi, bisa dipastikan penggantian BBM mengharuskan perubahan dan percepatan besar-besaran penyediaan “teknologi penggunaan gas” di sektor rumah tangga dan transportasi. Tak hanya harus berkompromi dengan kenaikan harga BBM, tetapi rakyat dipaksa menyediakan atau membeli teknologi tersebut. Dan kedepan ketergantungan kebutuhan energi bahan bakar harus mengikuti apa yang menjadi orientasi para “saudagar” pemilik bahan bakar gas ini.

Jadi konversi kompor minyak tanah ke elpiji ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mencari pembenaran dari publik bagi upaya percepatan pembangunan infrastruktur berbasis utang kepada investor/korporasi di sektor migas. Dan mempercepat laju investasi korporasi asing untuk menguras sumber energi migas yang ada di Indonesia. Selain itu tentu produsen kompor berbahan bakar elpiji ini juga akan diuntungkan. Maka bisa disimpulkan, lagi-lagi negara telah menjadi alat capital, sehingga lebih mengutamakan untuk melayani proyek padat modal para korporasi daripada untuk kedaualatan energi dan demi kesejahteraan rakyatnya. Dan sepertinya Indonesia makin sulit keluar dari krisis energi yang di desainnya sendiri melalui kebijakan yang sungguh-sungguh tidak populis. Selayaknya adagium “bersama kita bisa” segera diganti “bersama mereka menjual Indonesia!”

 

 

Identitas Penulis ;

Nama             : Ridho Saiful Ashadi

Jabatan         : Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

                          (WALHI) Jawa Timur

Alamat           : JL. Pucang Anom Timur II No.21 Surabaya

Email              : ipulsuroboyo@gmail.com  atau  radinyono@yahoo.com

No rekening : 142. 000. 466. 2507

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s