Komersialisasi BBM Agenda NeoLiberal


 BBM “bakal bertambah mahal”

 
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih terjadi di beberapa wilayah 13 propinsi Indonesia ditengarai makin parah. Antrean panjang warga membeli BBM juga terjadi di Kota Solo dan Boyolali, Jawa Tengah, serta dikota Banda Aceh Provinsi NAD antrean panjang kendaraan di SPBU maupun pangkalan minyak tanah, selain karena pasokan BBM tidak mencukupi, pembelian meningkat menyusul rencana pemerintah menaikkan harga (Kompas, 3/9/2005). Padahal dengan menaikkan harga bahan bakar, nantinya akan memicu kenaikan harga-harga barang lainnya. Maka tidak hanya BBM yang “bakal bartambah mahal”, tetapi semua ongkos yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga hampir bisa dipastikan “bakal bertambah mahal”.

Bahan bakar minyak adalah jenis energi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Pada tahun 2000, pemakaian BBM sebagai energi final sebesar 322 juta SBM, sedangkan penggunaan BBM untuk pembangkit listrik sebesar 36 juta SBM. Dari total permintaan BBM sebesar 358 juta SBM, pada tahun 2000 kilang dalam negeri hanya mampu memasok BBM sebanyak 274 juta SBM atau sekitar 756 ribu bph (barel per hari). Sehingga setiap harinya harus mengimpor BBM sebanyak 230 ribu bph. Sementara Konsumsi BBM domestik dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kenaikkan rata-rata sebesar 4,8 % per tahun dan diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik dan populasi penduduk.

Kondisi kelangkaan BBM atau tepatnya “krisis energi” yang terjadi di Indonesia saat ini, memang tidak berdiri sendiri karena meningkatnya permintaan barang dari konsumen sementara persediaan barangya yang tidak ada, sebagaimana hukum harga sebuah barang dalam teori ekonomi. Tetapi kondisi ini jelas ikut di pengaruhi oleh kondisi pasar minyak dunia, seperti melonjaknya harga crude oil (minyak mentah) yang mencapai puncaknya pada 30 Agustus lalu, dimana harga tiap barelnya dihargai 70,85 dollar AS. Menurut data BPH Migas (2004),  penyediaan BBM dalam negeri diperoleh dari : 75% Kilang dan Sisanya 25% Impor. Sedangkan penyediaan BBM dalam negeri menurut sumber Brieffing Paper Kebangkrutan Energi Indonesia, JATAM 2004, kapasitas  kilang dalam negeri (72%) dan impor (28%). Kilang mengolah minyak mentah dalam negeri dan impor th.2004 (sekitar 360.000 barel per hari ). Konsumsi BBM domestik per wilayah adalah 62% Jawa Bali, Sumatera 20%, Kawasan Lainnya 18%.

Ketika kabinet Indonesia bersatu dan tim ekonomi Presiden SBY menetapkan dan mengantisipasi perkiraan harga minyak mentah dunia senilai 40 dolllar AS per barel, ternyata sekarang menyentuh level angka 70 dollar AS per barel, jadi ada selisih harga dari sekitar 30 dollar AS per barel yang harus ditangung oleh APBN dan disesuaikan dengan kemampuan APBN. Dengan kebijakan impor BBM tiap hari sekitar 360.000 barel per hari, maka peningkatan biaya yang di tanggung oleh pemerintah Indonesia adalah tinggal 360.000 x 30 Dollar AS. Padahal nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dollar saat ini menembus angka diatas Rp. 10.000,-  maka dapat diperkirakan  total biaya beban yang di tanggung sebesar Rp 3.600.000.000,- per hari. Dan jika ini kita hitung selama dua bulan ini maka akan ketemu angka Rp 36.000.000.000,- sebagai beban APBN.

            Kenaikan harga BBM sebentar lagi merupakan isi dari restrukturisasi migas diharapkan terjadi perubahan pasar monopoli ke pasar terbuka, hal ini disebut dengan jelas dalam  Blue Print BHP Migas  tentang Kondisi Pasar Usaha Hilir Migas tahun 2004. Tapi akan menyulitkan bagi pemain baru di pasar terbuka hilir Migas Indonesia untuk masuk, jika harga BBM Indonesia masih di subsidi atau lebih murah dari harga pasar dunia. Skenario pembukaan pasar terbuka hulu dan hilir ini di mulai sejak di rancangnya kebijakan restrukturisasi sektor energi pada tahun 2000, sampai di sahkannya RUU Migas yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.22/2001 tentang Migas.         Aturan ini membuka peluang pasar secara terbuka bagi swasta atau tepatnya privatisasi bagi perusahaan TNC’s/MNC’s yang diijinkan mengelola sektor migas baik di hulu maupun hilir, seperti tertuang pada pasal 9 ayat 1 dan 2; dengan aturan penjelasannya, bahwa untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada badan usaha, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dengan skala operasional yang didasarkan pada kemampuan keuangan dan teknis badan usaha yang bersangkutan. Dan kegiatan usaha hulu yang berkaitan dengan resiko tinggi banyak dilakukan oleh perusahaan internasional yang mempunyai jaringan international secara luas, agar dapat memberikan iklim investasi yang kondusif untuk menarik penanaman modal, termasuk penanam modal asing.

Dengan menaikkan harga BBM secara bertahap dan membuka migas kepada pasar terbuka (UU No.22 th. 2001), sudah nampak kepentingan para pemilik modal yang mengedepan. Padahal dengan privatisasi migas, maka ini berarti migas akan terus menjadi barang komersial dan menjadi komoditas yang di nafikkan keberadannya sebagai kebutuhan dasar rakyat. Padahal privatisasi adalah pengalihan pengelolaan dan penyediaan sumber daya dari sektor publik (baca; fungsi sosial) beralih ke tangan swasta (baca; pemodal). Ini artinya memperjelas arah salah kelola dan tata produksi energi bahan bakar yang menjadi kebutuhan masyarakat luas, sehingga BBM semakin menjadi “komersialisasi”. Ketika barang mengalami komersialisasi dia tidak hanya menjadi komoditas, tetapi yang sering dilupakan adalah semua beban “biaya pengganti” produksi BBM nantinya akan menjadi beban konsumen dan BBM secara  terus-menerus “bakal bertambah mahal”.

               Tentu saja dengan kebijakan kenaikan harga BBM sebentar lagi yang akan dilakukan pemerintah, bisa dipastikan akan berdampak secara langsung turut menaikkan harga-harga kebutuhan hidup lainnya. Jadi kelangkaan BBM yang dilanjutkan dengan kenaikan harga BBM sama dengan menambah persoalan masyarakat. Atas nama apa pun dalam situasi masih dengan mahalnya pendidikan, mahalnya biaya berobat, jelas akan menambah penderitaan masyarakat jelas ini tidak tepat dan tidak populis. 
               Untuk itu dibutuhkan reformasi kebijakan pemerintah disektor energi yang tidak hanya dengan seruan penghematan energi. Tetapi seharusnya berorientasi pada penyelamatkan bangsa dan negara atas kedaulatan sumber energinya, pemerintah harus mengambil langkah tegas, mendasar dan bebas dari kepentingan asing, dengan memobilisasi seluruh aset sumber daya energi bagi kebutuhan domestik untuk  menjamin ketahanan energi bangsa (energy security). Oleh karenanya, agenda   yang bisa dilakukan misalnya; Pertama, melakukan pengutamaan pemenuhan kebutuhan energi domestik dengan menghentikan ekspor minyak mentah, renegosiasi kontrak-kontrak penjualan jangka  panjang sumber daya energi dan nasionalisasi secara bertahap pengelolaan sektor energi. Yang kedua melakukan efisiensi pengelolaan energi, melalui kebijakan transportasi masal yang bebas utang, diversifikasi energi dengan mencari alternatif sumber energi baru dan terbarukan .
*****.

Identitas Penulis        : Ridho Saiful Ashadi

Jabatan                                  : Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur 2005-2008

Alamat                                    : Jl. Gubeng Kertajaya IX-G/17 Surabaya Telp 031-5014092

HP                               : 081. 5509. 3589

Email  Organisasi     :  walhi9@indo.net.id

Email pribadi             : radinyono@yahoo.com ,  ipulsuroboyo@gmail.com

Publikasi        ;  1. Ada Apa Dengan Kelangkaan BBM

               (dimuat di Kolom Forum KOMPAS Jawa Timur, 14 Juli 2005)

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s