Migas Jatim DiKuasai dan Siap Dieksploitasi “Dajjal Kapitalisme”


Migas Jatim Untuk Siapa?

 
            Bencana luapan lumpur panas pada proses eksplorasi Lapindo Brantas di Sumur Banjar Panji 1, telah menurunkan citra industri migas di Jatim. Untuk itu diperlukan memperbaiki citra industri migas di jatim dengan melakukan langkah-langkah secara bersama antara korporasi, pemerintah dan perguruan tinggi. Demikian yang ditulis oleh Sukemi selaku staff ahli PR III ITS Bidang Komunikasi (Surya, 25/9/2006). Menurut beliau solusinya adalah membuka akses informasi, memberi rasa aman dan percaya, serta  pentingnya melibatkan perguruan tinggi yang teruji nilai akademis dan kepakaranya, serta ditempatkan pada posisi netral dan tidak memiliki kepentingan. Dengan harapan kedepanan pembangunan dan tingkat kesejaheraan di Jatim lebih baik, akibat menerima tambahan penghasilan dari suksesnya industri migas.

            Solusi atas kompleksitas problem sektor migas memang diperlukan. Masalah citra industri migas bukan persoalan utama dari skenario atas akses keadilan masa depan rakyat untuk meraih kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan energi. Sebab berdasarkan realitas dan fakta yang ada kekayaan migas kita sebelum reformasi dan sejak disahkannya UU No.22 tahun 2001, membawa dampak serius atas suramnya masa depan pengelolaan energi di Indonesia. Sebab kekuatan pemodal dan kepentingan korporasi lebih diutamakan dibandingkan kpentingan rakyat. Tentunya dampak secara ekonomi, sosial, lingkungan sangat mengancam masa depan kehidupan di Jatim.

 

Dikuasai Pemodal Bukan Untuk Rakyat

Migas memang srategis, terutama sebagai kepentingan ekonomi, politik, sosial dan untuk menopang kebutuhan produktivitas serta mobilitas hampir seluruh  umat manusia diseluruh dunia, tidak terlepas di Jawa Timur. Di Jatim khususnya akan menopang kebutuhan 40% migas nasional dengan indikator saat ini ada 28 Blok Migas sedang eksplorasi (Direktorat Eksplorasi dan Eksplotasi Dirjen Migas). Sayangnya besarnya cadangan sumber daya gas yang dimiliki Jawa Timur, tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan energi migas bagi wilayah Jawa Timur dan di distribusikan untuk keadilan serta kesejahteraan masyarakat Jatim.

Penawaran wilayah kerja migas atau yang biasa disebut blok migas terus menerus dilakukan oleh pemerintah pusat. Blok migas yang berada di wilayah Jatim selalu banyak peminatnya, diantaranya tiga blok migas yang diminati oleh investor yaitu Blok Northeast Madura III, Northeast Madura IV, dan Northeast Madura V di Jawa Timur. Investor yang tertarik antara lain, Sheel, ExxonMobil, Total E&P, Santos, CNOOC dan Amerada Hess.Bukti konkrit lainnya potensi bisnis migas yang bisa dilihat di wilayah Propinsi Jawa Timur  adalah di temukannya blok lapangan migas yang meliputi beberapa wilayah Kabupaten seperti Gresik, Madura, Tuban, Bojonegoro dan Sidoarjo. Disekitar wilayah Jawa Timur dan Madura terdapat sedikitnya 14 Cekungan hidrokarbon yang mengandung minyak dan gas.

Berdasarkan data tahun 2003 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, kebutuhan gas di Jatim mencapai 420 juta kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/MMSCFD). Namun, dari total kebutuhan itu, baru 300 juta kaki kubik yang dapat dipenuhi para kontraktor produksi sharing (KPS) di Jatim atau masih terjadi kekurangan sebanyak 120 juta kaki kubik gas per hari. Dari total 420 juta kaki kubik gas per hari itu, yang dikonsumsi PT PGN (untuk industri) sebanyak 14 persen, untuk PT PLN Gresik (untuk pembangkit energi listrik) sebanyak 72 persen, dan PT Petrokimia Gresik butuh 14 persen. Cadangan migas Jatim terdeteksi sebanyak 19 triliun cubic feet (TCF). Artinya, dengan harga per TCF sebesar 2 dollar AS, kekayaan alam yang tersimpan senilai 38 triliun dollar AS. Sejauh ini, cadangan gas yang terbukti baru 13 TCF dan yang sudah diambil baru 2,5 TCF senilai 5 triliun dollar AS. “Kekayaan alam yang tersimpan di perut bumi Jatim masih 30-an triliun dollar AS (sumber: Jaringan Advokasi Tambang/JATAM Catatan Akhir tahun 2005)

Besarnya kekayaan dari cadangan gas alam yang terambil selama ini sebesar 4,72 trilyun dollar Amerika Serikat (AS). Angka itu diperoleh dari besarnya cadangan gas sebesar 2,36 ton kaki kubik (ton cubic feet/TCF) dikalikan dengan harga gas sebesar 2 dollar AS per kaki kubik (CF). Jika dalam satu hari selama ini telah terpenuhi 300 juta kaki kubik, maka transaksi bahan bakar gas dalam satu hari adalah mencapai omzet 600 juta dollar.  Dan apabila dikalikan dalam satu tahun maka akan ketemu 219.000.000.000 milliar dollar, dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar maka nilai transaksi yang terjadi dalam satu tahun di sektor migas hanya di Propinsi Jawa Timur saja mencapai 219.000.000.000 x 10.000 = 2.190.000.000.000.000 (dua juta 190 milliar rupiah. Seandainya sumber daya ini di kuasai total oleh Pemerintah Republik Indonesia dan untuk kesejahteraan rakyat. Maka negeri ini tidak perlu terjebak hutang luar negeri.

Potensi dan besarnya kekayaan migas, ternyata tidak mampu meningkatkan penghasilan negara baik di daerah maupun di nasional. Lihat saja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo, dengan keberadaan Blok Brantas yng mempunyai 43 ttitik sumur pengeboran dan sejak tahun 1999 telah ada 21 titik sumur migas yang beroperasi (sumber draft AMDAL Lapindo Brantas). Ternyata tidak membawa pengaruh signifikan terhadap pendapatan di daerah, apalagi dikaitkan dengan subsidi kesejahteraan para kaum duafa dan mustadz’afiin di daerah tersebut. Pengurasan sumber migas telah menjadi pembiayaan utama penguasa negara yang dikelola sangat tidak transparan serta dipenuhi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Seperti temuan dan hasil audit PriceWaterhouseCoopers 1999, menemukan bahwa negara telah kehilangan jutaan dollar antara bulan April 1996 hingga Maret 1998. Secara nasional industri ekstraktif seperti migas dan tambang umum pendapatnnya pun mengalami grafik menurun sejak tahun 2001 hingga 2004, sebagaimana data berikut;

Uraian

Jumlah yang masuk ke APBN dari tahun

 2001 – 2004 (dalam Triliun rupiah)

2001

2002

2003

2004

1.      Penerimaan negara Bukan Pajak :

  1. Penerimaan Migas
  2. Penerimaan Tambang Umum

 

81,1

  2,3

 

60,8

  1,9

 

56,2

  1,5

 

43,1

  1,3

*) Ringkasan APBN dari tahun ke tahun (2001-2004)

 

Alasan ketidaktersediaan SDM juga sering menjadi alasan “klise” ketika negeri ini sudah selayaknya mengelola sendiri energi migasnya. Tetapi praktek impor teknologi dan sekaligus tenaga pengoperasinya terus dilakukan. Baik untuk teknis eksplorasi dan eksploitasi, maupun di sektor pengolahannya.Hal ini berlangsung cukup lama, sebab tambang migas Jatim sudah  ditemukan kolonial belanda pada tahun 1888 dan dieksploitasi, lantas ditinggalkan pada tahun 1937 (sumber: Sutantri, Samuel dan Nayoan 1973). Dan sekarang, lah koq kita belum mampu mengelola sendiri?  Kalau demikian adanya, lantas wajar dong jika kita mempertanyakan mutu, kualitas pendidikan dan SDM yang disediakan oleh para alumni perguruan tinggi kita? Tentunya ini bukan situasi yang terjadi dengan sendirinya atau alamiah dan satu-satunya ketidakmampuan menjadikan migas sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

 Orientasi perguruan tinggi dengan dukungan para akademikus memang perlu juga dikritisi. Bagaimana saat mereka kadang mengaku netral, tetapi disisi lain tidak tegas dan jelas dalam meletakkan kelembutan empatinya. Contohnya seperti dalam kasus Lumpur Lapindo. Perguruan tinggi seperti ITS selayaknya transparan dalam kaitannya sebagai tim yang menyusun draft Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT.Lapindo Brantas. Entah itu dilakukan oleh unit-unitnya yang berada di civitas akademik ITS, ataupun dengan cara sehalus mungkin untuk mensiasati keterlibatan tidak langsung atas nama profesionalitas.

Terkait transparansi dan partisipasi masyarakat bukankah dalam PP.27/1999 tentang AMDAL sudah diatur semua tentang itu? Lantas kenapa faktanya banyak warga tidak tahu menahu keberadaan proyek sebelum keluar lumpur seperti sekarang? Mulai dari Desa Siring, Renokenongo, Mindi, Jatirejo, Kedungcangkring dll. banyak  yang tidak tahu dan tidak pernah ditanya untuk dimintai persetujuan saat proyek PT. Lapindo akan dimulai? Partispasi masyarakat dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan, banyak pihak memposisikan rakyat sebagai obyek, bukan subyek penting selaku pihak yang diatasnamakan untuk mendapat kesejahteraan. Baru pada saat dampak, reaksi, perlawanan dan protes cerdas dari masyarakat terjadi, pihak yang seharusnya bertanggungjawab saling tuding dan lempar tanggungjawab.

 

Mewaspadai dampak perlu antisipasi terpadu

Salah satu sebab mengapa di sektor migas ini membuka peluang kemungkinan terjadi “mark up dan kebocoran” adalah sifat kerahasiaan yang melingkupi transaksi bisnis sektor ini. Mulai proses negosiasi mendapatkan Production Sharing Contract (PSC), proses penghitungan bagi hasil, proses tender, dll. Semua dilakukan dengan kondisi yang tertutup dari pengawasan publik. Malah, dokumen yang menyangkut sebagian besar bisnis prosesnya dinyatakan sebagai dokumen rahasia.

Ironisnya sifat kerahasiaan ini di atur dalam UU 22/2001 yang berwatak neo liberal. Dalam pasal 20 (ayat 4) disebutkan; “kerahasiaan data atau informasi mengenai keadaan di bawah permukaan tanah dari hasil investasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, data tidak dapat dibuka secara langsung kepada umum untuk melindungi kepentingan investasi”. Otomatis hak atas informasi bagi publik sudah dilanggar. Belum lagi ancaman hak yang lain, terutama pihak yang rentan terkena dampak (sosial, ekonomi, ekologi, budaya) dari proses eksploitasi sumber-sumber kehidupan rakyat Indonesia. Disisi lain sampai hari ini, belum pernah ada laporan neraca keuangan dari korporasi migas yang di informasikan kepada publik, berapa modal yang di investasikan di blok tertentu dan telah mendapat keuntungan berapa setiap hari, setiap tahun dan selama kontrak kerja samanya berlangsung?

Sebenarnya tidak ada alasan yang dapat diterima tentang argumen sifat kerahasiaan dalam industri ini. Alasan rahasia dalam transaksi dan proses bisnis mestinya hanya dibatasi yang berhubungan dengan persaingan usaha antar perusahaan swasta terhadap barang-barang privat (private goods). Padahal sumber daya alam dan sumber-sumber kehidupan bukanlah private goods, tetapi merupakan Public goods.            

Jadi apakah tidak relevan, kalau sebagai pegiat dan anggota organisasi sosial non pemerintah seperti saya mempertanyakan. Benarkah energi migas yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Timur khususnya, dengan memperbaiki citra industri migas di Jatim bisa menjamin akses dan keadilan antar generasi dimasa depan?

Menjamin akses keadilan masa depan rakyat atas sumber-sumber kehidupannya adalah fundamen untuk diakui, sehingga memposisikan keberadaan rakyat sebagai subyek yang hidup jangan sekali-sekali atau pernah diabaikan. Implementasi dari akses keadilan masa depan dan penghargaan terhadap hak generasi mendatang dapat dilakukan dengan dua cara; Pertama, dengan menghemat sumber daya alam. Kedua, dengan menyimpan dan menginvestasikan hasil pemanfaatan sumber daya alam untuk infrastruktur sosial, pengembangan teknologi atau menyimpannya dalam bentuk tabungan modal sosial. Yang diorientasikan dalam bentuk tabungan negara untuk pendidikan dan kesehatan rakyat. Semuanya dapat dipakai generasi mendatang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Semoga!

 

Identitas Penulis :

Nama              : RIDHO SAIFUL ASHADI

Jabatan                      : Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur

Alamat                        : JL. Pucang Anom Timur II No.21 Surabaya T/F:. 031-5014092/ 5054313

HP                   : 08155093589 / 031 – 71116367

Email              : radinyono@yahoo.com

Tulisan “Artikel” Yang Pernah di Publikasi :

  • ADA APA DENGAN KELANGKAAN BBM? (di muat Forum Koran KOMPAS Jawa Timur, tanggal 14 Juli 2005)
  • BISNIS BAHAN BAKAR GAS AKAN MENGGESER MINYAK (di muat Forum koran KOMPAS Jawa Timur, tanggal 12 Oktober 2005)
  • MEWASPADAI BENCANA ALAM DI JATIM (dimuat Forum koran KOMPAS Jawa Timur, tanggal 3 Januari 2006)
  • RENCANA SUBSIDI BENIH UNTUNGKAN PETANI? (dimuat Forum Koran KOMPAS Jatim, 17 Juli 2006)

·        SUMBER KEHIDUPAN JATIM DIBAWAH KUASA MODAL (dimuat Opini Koran SURYA, selasa 26 September 2006)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s