Pemerintah Siapkan Bencana di Madura


RENCANA PEMBANGUNAN PLTN  DI MADURA

TIDAK PROSPEKTIF SECARA EKONOMIS DAN EKOLOGIS

 

                                                                                            “Masalah PLTN adalah sangat Urgent ditanggapi, jadi saya mohon,

 janganlah komentar saya ini di lecehkan!. Tetapi,

PLTN melecehkan harga nyawa Manusia,

PLTN melecehkan kenyataan perhitungan ekonomis,

PLTN melecehkan arah perkembangan teknologi energi masa depan,

PLTN melecehkan demokrasi dan peradaban,

PLTN adalah keterbatasan kecerdasan dalam wawasan dunia modern…”

 ( W.S. Rendra, Penyair, Budayawan dan Dramawan,

Fax yang dikirim ke Sekretariat Eksekutif Nasional WALHI  20 maret 1996,Dalam kampanye besama tokoh Indonesia menolak PLTN di Kawasan Muria-Jawa Tengah)

 

Sejarah rencana PLTN masuk ke Madura

Madura adalah pulau yang padat penduduk, termasuk wilayah yang berpegunungan, tanahnya banyak terdiri dari kars, banyak daerah yang termasuk kering. Selain itu kondisi masyarakat madura adalah masyarakat yang teguh memegang adat-istiadat dan tradisi terutama yang bersumber dari islam, maupun kebiasaan khas orang madura yang masih dijaga dan tetap menjadi pedoman bagi masyarakatnya untuk berpikir, bersikap dan berperilaku.

Tapi ketenangan dan kedamaian masyarakat madura seolah “dilecehkan” ketika kabar dan kepastian telah bekerjanya sebuah tim yang sedang meneliti potensi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang akan dibangun di Madura, dimana menurut hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan peringkat calon tapak adalah sebagai berikut ; N-1 di Sokobanah Sampang, N-2 di Ketapang Sampang, N-3 di Pasongsongan Sumenep (sumber hasil penelitian penilaian ekonomi oleh Mursid Jokolelono M.Sc)

 
Secara diam-diam. Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerrintah Indonesia berdasarkan UU No.65 tahun 1958 yang untuk pertama kali di kepalai Dr.G.A. Siwabessy dan waktu itu masih bernama Lembaga Tenaga Atom Nasional, lantas pada tahun 1964 berdasar UU No. 31 tahun 1964 lembaga ini diubah menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sampai sekarang. Dalam kaitannya terhaap rencana pembangunan PLTN, BATAN bekerja sama melalui sebuah master of Understanding (MoU) pada tanggal 10 Oktober 2001 dengan sebuah lembaga dari Korea Selatan dalam hal ini adalah Korean Atomic Energy Research Institute (KAERI).

 

Program rencana pembangunan PLTN ini dikemas melalui sebuah proses penelitian kerjasama beberapa lembaga. Diantaranya adalah Pusat Pengembangan Energi Nuklir(PPEN) BATAN melakukan Riset Ungulan Terpadu (RUT), suatu program penelitian kerjasama kantor Menristek (Menteri Negara riset dan Teknologi) dan LIPI (lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dengan tema “Penelitian Ekonomi Pabrik Listrik dan Air Bersih bagi Madura”. Penelitian untuk mengetahui “apakah suatu pembangkit listrik sekaligus pabrik penghasil air bersih dengan cara desalinasi air laut layak dioperasikan di Madura”

Rencananya PLTN akan dibangun mulai tahun 2008 dan akan dioperasikan mulai tahun 2015. PLTN yang akan dikembangkan adalah PLTN SMART 2 unit yang akan menghasilkan sumber daya listrik sebesar 200 MW. Guna menyebarkan hasil penelitiannya ini, BATAN melalui Pusat Pengembangan Energi Nuklir (PPEN) Badan Tenaga Nuklir Nasional bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya Malang melalui SPK Nomor : PA.41/028/KS001/2003. Dalam pekerjaan lapang (field work) dilibatkan 8 (delapan) orang dari Universitas di Madura, yakni Universitas Tunojoyo Madura (UTM) – Bangkalan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) – Sampang, Universitas MAdura (UNIRA) – Pamekasan, dan Universitas Wiraraja – Sumenep, masing-masing 2 (dua) orang. Sebagai ketua tim peneliti Dr. Ir. Sugiyanto MS dari LPM Unibraw. Melalui kerjasama ini kemudian dilakukan Sosialisasi dengan kemasan “forum sosialisasi hasil studi pabrik listrik dan air bersih di madura” yang dilakukan di Universitas Trunojoyo Madura – Bangkalan, 22 Juli 2003. Dan dilanjutkan sosialisasi kedua oleh LPM Universitas Barawijaya tentang “Draft Hasil Kajian” yang disampaikan pada tanggal 1 Oktober 2003 di Universitas Wiraraja Sumenep.

 

Akibat Ekonomis ;  pengalaman beberapa Negara berkembang terjebak hutang

Melihat pengalaman sejarah, salah satu alasan pokok untuk membangun PLTN adalah kebutuhan listrik akan meningkat sedemikian cepatnya sehingga PLTN dijadikan pembenar untuk “satu-satunya cara” yang murah untuk memenuhi tambahan kebutuhan kebutuhan itu. Tetapi ramalan tentang pertumbuhan kebutuhan seringkali meleset, karena satu alasan lain yang sering dijadikan pijakan adalah bahwa alasan pembangunan PLTN sering didasarkan pada asumsi tentang pertumbuhan kebutuhan energi. Padahal tidak selalu benar pendekatan model ini, contohnya adalah Amerika Serikat, yang hampir pasti dapat dipastikan merupakan negara yang memiliki sarana-sarana paling canggih untuk membut perkiraan-perkiraan, ternyata juga tidak tepat dalam membuat perkiraan.

Sampai tahun 1974, kebanyakan perusahaan dan ada yang bergerak di bidang penyediaan energi mengandaikan, bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik dimasa lampau – sebesar rata-rata 7% pertahun akan berjalan terus (Repport to the Conggres of the United States, Electric Cancellations and Delays, EMD-81-25, General Accounting Office Washington DC, 8 Desember 1980, hlm.10).

 

Tapi pada tahun 1979 badan-badan yang berrtanggung jawab dibidang ini melakukan penelitian dan penghitungan kembali, hasilnya mereka memperkirakan bahwa hingga 1985 kebutuhan energi listrik yang dibutuhkan masyarakat hanya akan mencapai 4,0 – 4,47% per tahun. Sebuah kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan itu. Namun kenyataannya kapasitas terpasang netto hanya memerlukan peningkatan 2,5% per tahun selama periode 1975 – 1985, dan bahkan antara 1980 sampai 1985 hanya di perlukan 1,4% per tahun (Jim Falk, ketua jurusan sejarah dan filsafat ilmu di Universitas Wollongong, New South Walles Australia)

 

Lain di Amerika lain pula yang terjadi di beberepa negara berkembang seperti Brazil, setelah 12 tahun penandatanganan kontrak pembuatan reactor atom dengan Jerman Barat, belum ada sedikit pun hasil listrik yang dihasilkan reactor. Satu-satunya reactor atom yang sudah selesai adalah reactor 626 MW yang dikerjakan perusahaan AS, Westinghouse. Tetapi pada juni 1987 pengoperasian reactor harus dihentikan. Bahkan sejak 1985 sudah 23 kali di hentikan. Majalah mingguan Brazil Veja menyebutkan, “sejak 1985 sudah KO 23 kali”. Umumnya karena kerusakan generator yang mengakibatkannya berhenti berfungsi selama beberrapa bulan. Pada 1987 reaktor Angra I yang terletak di pantai Itaorna, 150 KM sebelah barat Rio de Janeiro tidak berfungsi. Akibatnya biaya menjadi tiga kali lipat lebih besar dibandingkan tenaga listrik yang dihasilkan tenaga air. Begitu reactor atom berhenti bekerja, kerugian reactor Angra I menjadi US$6 juta perbulan. Hingga sekretaris jenderal pada kementerrian energi brazil saat itu Paulo Ritcher mengatakan, bahwa apa yang diharapkan sebagai alih teknologi tinggi dari Amerika adalah sungguh mengecewakan. Sampai akhirnya Brazil menuntut ganti rugi kepada Westhinghouse di New York sebesar US$50 Juta.

 

Akibat perencanaan program Nuklir yang kurang matang, pada 1985 pihak militer secara resmi mengundurkan diri dari kontrak tersebut. Hal ini mengakibatkan keadaan ekonomi Brazil makin memprihatinkan. Sekitar US$7 milyar sudah hutang pemerintah Brazil sampai saat ini di pergunakan untuk menginvestasi pengadaan energi nuklir. Setiap Keterlambatan 1 hari akan menelan biaya pembayaran bunga sebesar US$1 juta. Sementara di Argentina, US$10 milyar atau seperlima dari seluruh hutang luar negeri dihabiskan hanya untuk investasi tenaga nuklir (der Spiegel, majalah terbitan jerman).

Begitu juga dengan yang terjadi di Negara India. India adalah salah satu negara berrkembang yang termakan propaganda nuklir, mulanya negara itu ingin memproduksi 8.000MW dari reactor nuklir sampai tahun 1980. Kenyataan, saat ini mereka harus merasa puas dengan berfungsinya enam reactor dengan kapasitas 1.200 MW. Kapasitas sebesar itu hanya cukup memasok tiga persen dari kebutuhan total listrik India.

Perebutan pengaruh akan “efficiency” dan pemenuhan kebutuhan energi ini memang telah sering dijadikan referensi yang berlandaskan “asumsi ekonomis” bahwa PLTN adalah lebih murah, padahal tidak demikian kenyataannya.

 

Inilah yang sering menjadi perdebatan, bahwa PLTN menunjukkan perbandingan yang nampaknya meyakinkan dan bertumpu pada keahlian “modern”, antara biaya daya elektrik PLTN dan sumber-sumber lainnya. Dan ternyata banyak yang meleset juga perkiraan tersebut, hal ini bisa disebabkan oleh berbedanya dasar penghitungan biaya. Ambillah contoh biaya pembangunan reactor nuklir, akan sangat lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, misalnya.

Hasil penelitian seorang ahli ekonomi energi Charles Komanoff, pada tahun 1981 menunjukkan, bahwa akibat inflasi dan suku bunga disingkirkan, biaya nyata untuk membangun PLTN di Amerika selama periode 1971-1978 telah naik 13,4% per tahun, sedang untuk PLTU batubara kenaikan itu hanya 7,7% per tahun. Sedangkan menurut kajian lain, yang dilakukan oleh Booz-Allen and Hamilton Inc., selama dasawarrsa 1973-1983 biaya total untuk membangun PLTN, meningkat 22% per tahun, sedangkan untuk PLTU batubara kenaikan itu hanya 12% per tahun. Maka tidak salah jika fakta saat ini banyak Negara-negara maju kemudian  menutup dan mengurangi secara bertahap terhadap  PLTN mereka, selain faktor biaya ekonomis yang cukup mahal juga dampak ekologis sampah nuklir yang tidak bisa di simpan dan dikelola secara sembarangan. Contohnya adalah Amerika Serikat yang memiliki 110 buah reaktor nuklir atau 25,4% dari total seluruh reaktor yang ada du dunia, akan menutup 103 reaktor nuklirnya. Demikian halnya dengan Jerman, negara industri besar ini juga berencana menutup 19 reaktor nuklirnya. Penutupan pertama dilakukan pada tahun 2002 kemarin, sedang PLTN terakhir akan ditutup pada tahun 2021. Keadaan lain juga terjadi di Swedia, yang  menutup seluruh PLTN-nya yang berjumlah 12 mulai tahun 1995. Sampai negara tersebut bebas  dari PLTN pada tahun 2010 mendatang.

Fakta-fakta ekonomis dan ekologis ; PLTN Madura tidak layak

Jika melihat pengalaman dari terjadinya ancaman berbagai dampak seperti kesehatan, keselamatan, lingkungan dan akibatnya, serta biaya yang cukup tinggi yang harus dibayar. Dan tidak hanya biaya ekonomis, tetapi juga biaya sosial, sulitnya rehabilitasi lingkungan dari beberapa kasus di negara-negara diatas. Maka sudah seharusnya pertimbangan kelangsungan kehidupan yang tenang, damai dan jauh dari rasa resah dan kekuatiran jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan dari PLTN di Madura ini, dijadikan prioritas dalam menunjukkan komitmen pemerintah kepada kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya. Mengingat hasil laporan yang dilakukan oleh tim peneliti BATAN, LPM universitas Barawijaya bahwa sejumlah masyarakat responden yang dimintai pendapat oleh tim adalah sebanyak 65,83% menyatakan tidak mungkin PLTN dibangun di Madura, sedangkan 20,83% menyatakan mungkin dapat dibangun sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu. Untuk lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

 
Sikap Responden tentang pembangunan PLTN di Madura :

No.

Tingkat sikap Responden

KABUPATEN

Rata-rata

Bangkalan

Sampang

Pamekasan

Sumenep

a.

Mungkin

25,00

20,00

25,00

13,33

20,83

b.

Tidak Mungkin

66,67

66,67

63,33

66,67

65,83

c.

Tidak Tahu

8,33

13,33

11,67

20,00

13,33

            Jumlah

100

100

100

100

100

            *) sumber : Laporan Akhir tim LPM Universitas Brawijaya dan PPEN BATAN 2003

Pada dasarnya memang rencana dan kondisi PLTN ini tetap menyimpan persoalan dan seharusnya dengan kepala dingin dan fikiran jernih para pengambil kebijakan segera tidak mengambil keputusan yang kontra produktif menyangkut persoalan ini. Dan jangan sampai membuat langkah-langkah yang berorientasi jangka pendek, investasi saja misalnya.

            Alasan pertimbangan yang juga harus diperhatikan adalah adanya alasaan krisis energi yang sungguh masih belum bisa di terima, sementara dalam fenomena sosial sekarang. Bahwa ketika seorang warga Negara Indonesia mau mengurus pasang listrik baru, meski dia bertempat tinggal di perumahan RSS misalnya, listrik yang boleh bisa dipasang atau “tersedia” menurut petugas PLN adalah berkekuatan 1200 V. Padahal kebutuhan ukuran rumah RSS dengan 450 V saja sudah cukup. Belum lagi jika kita lihat pembangkit Listrik Jawa Bali yang berkekuatan 15000 MW, untuk memasok kebutuhan listrik di Jawa timur dan Bali masih terpakai sekitar 13.000 MW, ini menunjukkan masih ada sekitar 2000 MW yang tersisa.

 

Bukti lain yang bisa dijadikan basis argumentasi adalah dengan melihat rencana PLTN yang diharapkan menghasilkan 200MW jika di tilik dari kondisi kelistrikan di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan memang tidak prospektif. Mengingat di kabupaten ini hanya mampu menyumbangkan Rp. 102.640 juta per tahun (tahun 2002) kepada PT. Perusahaan Listrik Negara. Ini menunjukkan bahwa penggunaan listrik di Madura masih sangat rendah, sehingga tambahan daya dari PLTN tidak menguntungkan. Menurut  Ir. Syarifuddin, pengajar Teknik elektro di ITS, hingga tahun 2002 lalu jumlah pelanggan listrik dari PLN di Madura mencapai 365,722 pelanggan, dengan total energi terjual selama satu tahun sebanyak 367.066 Megawattour (mwh). Ini artinya setiap pelanggan rata-rata membutuhkan energi listrik sebesar 1,003 mwh per tahun. Dibandingkan dengan wilayah Surabaya Selatan, kondisi Madura jauh dari prospektif. Pasalnya di Surabaya selatan tercatat 447.077 pelanggan dengan total energi yang digunakan selama satu tahun sebanyak 3.625.105 mwh. Dengan kata lain setiap orang membutuhkan 8,108 mwh per tahun. Dan sepanjang tahun 2002 industri di madura menggunakan 13.051 mwh atau 0,19 persen dari keseluruhan kebutuhan industri di Jawa Timur yang mencapai 6.841.192 mwh. Kondisi yang juga tidak jauh berbeda terjadi di dunia perkantoran di Madura, yang hanya membutuhkan 3.148 mwh atau 2,27 persen dari total kebutuhan gedung perkantoran di Jawa Timur, sebanyak 138.659 mwh. Dan untuk kebutuhan listrik rumah tangga di Madura hanya sebesar 328.148 mwhpada tahun 2002. total kebutuhan listrik untuk rumah tangga di Jawa Timur mencapai 5.558.643 mwh. Jadi, kebutuhan  di Madura hanya 5,9 persennya (kompas Jatim, 15/10/2003).

Adapun dalam perspektif ekologis limbah nuklir yang dihasilkan PLTN. Bahwa sampai saat ini belum terpecahkan solusinya. Persoalan ini juga dialami oleh negara-negara maju di Eropa, Amerika, Jepang yang belum bisa memecahkan masalah penyimpanan limbah nuklir aras tinggi. Mengingat intensitas radiasi radioaktifnya bisa berumur ribuan bahkan jutaan tahun (tergantung isotopnya). Meskipun seandaninya ditanggung tiada kecelakaan atau kebocoran selama tahap operasi (25-30 tahun). Adalah sungguh tidak bermoral dan tidak bermartabat, memberikan beban pada generasi mendatang sebuah warisan limbah nuklir dan mengharapkan tugas generasi mendatanglah menemukan teknik menimpan limbah nuklir dari produk generasi sebelumnya.

 

 Oleh, karena itu, mari kita katakan secara serentak. “Nuklir, tidak terima kasih!” Dan marilah kita kembali pada suatu kesimpulan bahwa PLTN bukanlah suatu pilihan yang mulia dan bijaksana, baik jika di lihat dari kacamata kepentigan sosial, ekonomi, politik, kelestarian  lingkungan hidup dan terjaminnya keberjlanjutan kehidupan ummat manusia dan yang lainnya. Jadi PLTN bukanlah suatu pilihan yang tepat dan benar. Masih banyak sumber-sumber kehidupan dan sumber daya alam yang bisa dijadikan alternativ untuk negeri yang sedemikian kaya seperti Indonesia, apalagi kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan energi. Dengan menggunakan bahan baku seperti batubara, gas alam (panas bumi), matahari dan lainnya lebih memungkinkan sebagai solusi jangka panjang dengan tidak menabur bahaya dan mengorbankan keselamatan ummat manusia.

 

Bukankah rata-rata setiap orang ingin hidup lebih lama dan tidak ingin mati lebih cepat. Tetapi kemungkinan orang akan rela dimatikan secara terhormat demi meningkatnya mutu hidup manusia, justru memperpanjang “kehidupan” kita. Bila tidak rela, maka kita kalah dalam membela kemuliaan. Dan sejauh kita kritis pada diri sendiri dengan sekuat tenaga mempertahankan integritas dan martabat kemanusiaan, kegagalan dalam sebuah perjuangan tidak dapat dikatakan sebagai kekalahan…. Wassalam.

 

 

***********

 

Identitas Penulis : RIDHO SAIFUL ASHADI

 

Organisasi           : Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur

 

Sekretariat          : Jl. Gubeng Kertajaya IX G/17 Surabaya

 

HP                         : 081.5509.3589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s