Spiral Kekerasan Bagi Korban Lumpur


background-lumpur.jpg  Spiral Kekerasan dan Penderitaan Korban Lumpur Lapindo

Spiral kekerasan merupakan penjelasan atas bekerjanya tiga bentuk kekerasan yang bersifat personal, institusional dan struktural yang ditulis oleh Dom Helder Camara (Spiral of violence, Sheed and Ward, london 1971). Meski ditulis lebih dari 35 tahun lalu, ternyata tesis yang lahir dari kepekaan dan kelembutan empati Camara kepada para korban kekerasan, saat ini masih sangat kontekstual. Sebagaimana dalam kasus lumpur lapindo dan kaitannya dengan derita para korban.

Kekerasan melahirkan manifestasi ketidakadilan, memicu perlawanan masyarakat sipil dan menimbulkan represi negara yang juga melahirkan kekerasan baru. Menurut. Camara seorang aktivis sosial dan kemanusiaan, meyakini perdamaian dan keadilan tidak bisa diraih selama kekerasan masih terus terjadi. Apalagi kekerasan merupakan realitas multidimensi dan penuh kompleksitas, tidak bisa dipisahkan keterkaitan kekerasan satu dengan yang lainnya. Dari ketiga bentuk kekerasan itu yang paling mendasar dan menjadi sumber kekerasan adalah ketidakadilan ”penindasan”. Ditegaska Camara, ketidakadilan merupakan kekerasan nomor 1 yang bisa menimpa gejala pada perseorangan, kelompok, maupun negara, yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi internasional.

Lumpur Lapindo secara destruktif menghancurkan ekosistem disekitarnya yang masih berlangsung hingga sekarang. Sejak di survai, ditetapkan lokasi eksplorasi masyarakat tidak ada yang dilibatkan secara langsung di proses ini. Itu adalah contoh nyata bekerjanya kekerasan struktural yang pertama. Eskalasi lumpur yang makin tidak bisa dipastikan kapan berhentinya dan meluas dampaknya, kini menjadi malapetaka sosial yang kompleks. Situasi ketidakadilan ”akses informasi” selain orientasi pengelolaan dan tidak adanya analisis resiko bencana eksplorasi migas di kawasan padat huni, melahirkan kekerasan baru. Apalagi inkonsistensi dan orientasi kebijakan di tingkat daerah telah jelas-jelas diingkari, bahwa lokasi Kecamatan Porong dan Tanggulangin merupakan kawasan pertanian dan pemukiman, sampai sekarang (Dokumen Peraturan Daerah Tata Ruang Kab. Sidoarjo th. 2003-2013).

Kekerasan struktural yang kedua adalah di ingkarinya hak dasar masyarakat masyarakat untuk menentukan pengambilan keputusan terhadap pembangunan yang selalu diatasnamakan demi kesejahteraan rakyat. Ternyata masyarakat sekitar tidak ditanya sama sekali. Paling tidak apakah mereka setuju, kalau migas yang ada di bawah mereka diambil, tetapi sewaktu-waktu keselamatan mereka bisa terancam. Ketidakadilan struktural ketiga, tidak jelasnya jaminan akses keadilan masa depan bagi masyarakat, ketika sumber daya alam dikeruk demi kesejahteraan siapa?

Saat situasi makin kompleks. Penanganan tidak serius dilakukan, baik oleh korporasi maupun pemerintah. Menyiapkan skenario yang mengambil biaya termurah ”snubbing unit”, menyewa lahan untuk membangun ponds dengan tanggul yang tidak aman di prioritaskan, padahal ini situasi darurat. Betapa sensifitas dan kepekaan mengahadapi situasi krisis diantara mereka sangat mengerikan. Menempatkan skenario berbiaya mahal di tahap akhir ”relief well” dan menolak berbagai masukan, yang diharapkan jadi solusi alternatif. Misalnya adanya usulan lupur dimasukkan kembali lumpur kedalam tanah dengan model menyuntikkan kedalam tanah.

Tentu ini ongkos yang tidak murah. Tetapi bukankah migas sejak awal proyek yang memang padat modal dan padat teknologi? Bahwa tidak semua orang bisa mengerjakan, bahwa semua orang tidak gampang untuk menjadi tenaga kerjanya. Sehingga praktis tidak menyerap tenaga kerja lokal di sekitar lokasi dengan alasan SDM dan kompetensinya. Begitu juga saat terjadi bencana yang di duga akibat human error, dengan tidak dipasangnya block cassing.

Kesumpekan dan putus asa yang dialami korban disekitar semburan lokasi tidak diimbangi dengan menempatkan mereka sebagai subyek korban yang terkena dampak. Buktinya sejak dibentuknya tim terpadu melalui SK Gubernur maupun Timnas bedasar Keputusan Presiden, korban tidak ada yang masuk menjadi bagian dalam tim. Apalagi berharap korban bisa ikut menentukan untuk mengambil keputusan atas solusi yang di pilih. Saat rumah warga Jatirejo mau ditenggelamkan untuk dijadikan tanggul permanen, ribuan masyarakat melakukan aksi perlawanan dengan blokade jalan raya porong dan berakhir dengan damai. Tetapi setelah itu ancaman represi dari di negara terjadi juga melalui kehadiran TNI bersenjata lengkap di sekitar lumpur. Dan dilanjutkan pernyataan Kapolwiltabes Surabaya yang menyatakan, siapapun korban lumpur yang melakukan aksi di jalan raya boleh ditembak ditempat! Ironis, bagaimana menjelaskan situasi masyarakat yang sebelumnya mnikmati kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan desa, bersama keluarga. Tiba-tiba rumah mereka direndam lumpur akibat aktivitas eksplorasi, saat menyalurkan sikap kritis harus dihadapi dengan ancaman kekerasan dari alat kekerasan negara ”perintah tembak di tempat”.

Lumpur panas bercampur gas berbau busuk ini terus meningkat debitnya hingga mencapai 126.000M3 perhari. Kandungan zat berbahaya dalam lumpur beragam pihak mempublikasikan hasil penelitiannya. Kontroversi pembuangan lumpur ke sungai dan laut menimbulkan beragam pendapat. Sayangnya beberapa pihak mengabaikan persoalan hak dasar warga negara yang menjadi korban bencana industri ini menyempitkan kondisi yang ada melalui opini “lebih penting mana ikan atau manusia?”. Jelas manusia harus diutamakan terlebih dahulu, terutama penanganan kepada mereka yang telah jadi korban!

Tetapi memberikan jaminan dan pemenuhan hak azasi kepada korban dan calon-calon korban lain yang akan tenggelam dan terkena dampak buangan ketika lumpur ini dialirkan ke sungai-laut juga sama pentingnya. Sebab mereka menyandarkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial, budayanya dari perairan dan hasil laut. Selain itu juga perlu ada formula resolusi konflik untuk antisipasi agar konflik horisontal antar korban jangan sampai terjadi dan makin memperluas persoalan. Sebab reaksi yang pernah ditunjukkan oleh para petambak, buruh tambak, pedagang ikan, nelayan Pasuruan, nelayan Madura, pengolah ikan dan hasil laut dipesisir, dll. tidak boleh dikesampingkan. Sebab mereka berpotensi besar untuk kehilangan harapan hidup.

Itulah bukti kalau dampak persoalan ini sudah meluas dan memasuki ranah kompleksitas persoalan, yang meminjam istilah Camara masyakarat sedang berada dalam situasi “sub-human”. Keberadaan korban lumpur “sub human” bisa kita klasifikasikan antara lain; (1) Mereka yang telah terendam “tenggelam” asset-asset ekonominya; (2)Akan tenggelam “yang berbatasan dengan tanggul-tanggul lumpur”; (3)Mereka yang akan terkena dampak buangan lumpur “baik di hilir maupun tempat lain”; (4)Mereka yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung akibat mobilitas dan produktivitasnya terganggu, contohnya para penyedia jasa transportasi, pariwisata dan penginapan di Kota Batu serta kawasan sekitar Malang, serta para penjual tas dan produk lain dari bahan kulit di kawasan wisata Tangulangin Sidoarjo.

Inilah spiral kekerasan itu. Eksplorasi-eksploitasi migas didekat kawasan padat huni dipaksakan tanpa melalui analisis resiko bencana dan mengedepankan keselamatan warga. Saat warga protes dihadapkan dengan alat kekerasan negara. Saat diputuskan solusi korban tidak dilibatkan, baik yang sudah tenggelam, akan tenggelam maupun yang akan terkena dampak buangan, baik langsung maupun tak langsung.

Sebab disisi lain potensi konflik horisontal sudah terlihat tetapi juga dikesampingkan dan tidak disiapkan resolusi yang holistik untuk mempertemukan antar korban dan calon korban. Seperti keresahan masyarakat hilir dan desa-desa yang akan dilalui pembuangan lumpur melalui saluran irigasi. Satu fase kekerasan struktural yang sempurna. Meminjam istilah Camara; inilah kekerasan yang menimbulkan kekerasan lainnya“violence beget violence”.

Praktek ketidakadilan, dominasi dan akumulasi modal, lemahnya penegakan hukum serta tidak adanya kemauan politik dari elit politk menjadi pemicu utama dari masalah krisis lingkungan hidup dari dampak lumpur yang makin kompleksitas dampaknya. Krisis yang ditimbulkan sudah merambah pada krisis kedaulatan dan keadilan, dalam hal ini, terhadap rakyat kecil telah terjadi proses penghilangan identitas hidup (etnocide), demikian pula telah terjadi ketimpangan distribusi manfaat sumber-sumber penghidupan bagi rakyat. Buktinya lapindo Brantas saat ini dua puluh titik sumur migasnya sudah eksploitasi sejak tahun 1999, tetapi tidak ada kontribusi apa-apa pada pendapatan asli daerah (PAD) baik di Kabupaten Sidoarjo, maupun di Provinsi Jawa Timur, serta APBN.

Sebuah proses akumulasi kekayaan disatu sisi, penghisapan, penindasan serta kemiskinan disisi lainnya, tidak terjadi tanpa sebab. Tetapi berdasarkan suatu rancangan kebijakan politikekonomi yang kini kita kenal sebagai Neo-liberlisme dan Glogalisasi ekonomi “pasar bebas”. Wajah baru kapitalisme yang berkembang secara massif dan mengakar berdasarkan rekayasa modal untuk menjadikan negara sebagai alat “juru administratur”. Kembali makin benar yang jadi tesis Camara, bahwa kekerasan struktural memang terstruktur secara sistematis “by desain”, bukan alamiah.

Dalam konteks masa depan enegi migas Indonesia, di jawa Timur ada 28 Blok migas yang siap di eksplorasi dan di eksplotasi, semuanya didominasi oleh kekuatan modal asing, mulai Exxon, Petrochina, Amerada Hess, Santos Oyong Australia, Petronas, dll. Apalgi keberadaan BUMN disektor migas “pertamina” telah berubah menjadi persero sesuai dengan dikeluarkannya PP 31 tahun 2003, yang merupakan turunan dari disahkannya UU No.22 tahun 2001 tentang migas. Inilah yang memudahkan praktek penguasaan sumber penghidupan dan membuat krisis sumber daya alam ini benar-benar menjadi krisis kedaulatan bangsa terhadap kekayaan sumber-sumber kehidupannya.

Kerusakan lingkungan hidup akibat luapan lumpur Lapindo di sekitar Porong Kabupaten Sidoarjp semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan sekarang telah membahayakan hidup yang ada di sekitarnya. Termasuk kehidupan generasi masa datang. Ketidakadilan jangka panjang dan kehilangan harapan hidup makin dekat dengan derita para korban, seiring makin terbelitnya mereka dalam kubangan lumpur.

Inilah yang meminjam istilah Camara, mereka ”para korban” sedang mengalami situasi ”sub-human”, manusia yang dijauhkan dari situasi normal kemanusiawian untuk hidup. Jika tidak dihentikan maka keamanan dan keberlanjutan kehidupan manusia (human security) dimasa-masa yang akan datang di sekitar lokasi lumpur akan lebih parah dari hari ini. Mempertemukan semua korban dan calon korban untuk mengambil keputusan solusi terbaik adalah hak fundamen para korban, berikan sepenuhnya hak tersebut kepada mereka. Bagaimana menangani lumpur di satu sisi dan memberikan jaminan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak azasi korban adalah faktor yang saling mempengarui penyelsaian yang tidak bisa dipisahkan.

Identitas Penulis :

Nama : RIDHO SAIFUL ASHADI ( 081.5509.3589 / 031 – 71116367)

Jabatan : Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur

Email : radinyono@yahoo.com

Tulisan “artikel/opini” di media yang pernah di publikasi :

1. Ada Apa Dengan Kelangkaan BBM? ( KOMPAS Jatim, 14/7/2005)

2. Bisnis BBG Akan Geser Minyak (KOMPAS Jatim, 12/10/2005)

3. Mewaspadai Bencana Alam Di Jatim (KOMPAS Jatim,, 3/1/ 2006)

4. Rencana Subsidi Benih Untungkan Petani? (KOMPAS Jatim,17/7/ 2006)

5. Sumber Kehidupan Jatim Dibawah Kuasa Modal (Koran SURYA, 26/9/ 2006)

6. Kedaulatan Pangan dan Nasib Tragis Petani (KOMPAS Jatim, 27/9/2006)

7. Dibalik Kelangkaan Elpiji (Koran SURYA, 2/10/2006)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s